MEDIAHUKUM86.COM – Singkawang, Kalimantan Barat – Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Singkawang memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan perkara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasir Panjang.
Desakan itu menyusul laporan pengaduan BPM ke Kejati Kalbar pada 5 Oktober 2026. BPM meminta aparat menelaah kemungkinan pengembangan perkara, termasuk proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan HPL serta peran pihak-pihak terkait. Kamis, 15/10/2026.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Edy, menegaskan bahwa fakta persidangan dan barang bukti dalam perkara sebelumnya perlu dikaji untuk memastikan ada atau tidaknya dasar hukum bagi penanganan lebih lanjut.
Dalam perkara tersebut, tiga pejabat Pemkot Singkawang, yakni Sumastro, Parlinggoman, dan Widatoto, diberitakan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Pontianak pada Desember 2025. Kerugian keuangan negara atau daerah dilaporkan mencapai sekitar Rp3,1 miliar.
BPM menilai, putusan terhadap ketiga pejabat tersebut tidak menutup ruang penelaahan terhadap fakta lain sepanjang didukung bukti yang relevan dan memenuhi ketentuan hukum.
“Kami meminta Kajati Kalbar dan Kajari Singkawang menjelaskan perkembangan penanganan perkara ini, termasuk tindak lanjut laporan pengaduan BPM. Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pokok desakan BPM.
BPM juga meminta Kejati Kalbar mempertimbangkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung apabila diperlukan sesuai kewenangan, guna memastikan penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.
Sejumlah hal menjadi perhatian publik, mulai dari status laporan BPM, penelaahan fakta persidangan, hingga kemungkinan pendalaman proses penerbitan HGB dan peran pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
BPM menegaskan, desakan itu bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan dorongan agar penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Hingga terdapat keterangan resmi, dugaan keterlibatan pihak lain belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana. Penentuan langkah hukum selanjutnya sepenuhnya bergantung pada hasil penelaahan, kecukupan alat bukti, dan kewenangan aparat penegak hukum.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi Kajati Kalbar dan Kajari Singkawang: sejauh mana laporan BPM ditindaklanjuti, dan apakah terdapat dasar hukum untuk mengembangkan perkara HPL Pasir Panjang?
Penulis : M. Khadavi
