SINTANG, KALIMANTAN BARAT – Masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketungau Hilir dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang, menunggu kepastian atas tuntutan mereka terkait lahan yg selama ini dikelola PT SNIP.
Pertemuan tersebut digelar di Kantor PT SNIP, Kecamatan Ketungau Hilir, pada Senin, 9 November 2026. Pertemuan ini merupakan pertemuan kelima, setelah empat pertemuan sebelumnya belum menghasilkan keputusan dari pihak perusahaan. Selasa, 10/11/2026
Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny,yang juga sebagai Ketua TP3K dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pihak manajemen PT SNIP.
Turut hadir juga Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, S.H., S.I.K., M.Si., Kasat Reskrim Polres Sintang, beserta seluruh jajaran kepolisian.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Sintang membacakan surat Keputusan bernomor :500.7.1/7461/Disbunnak-c yang merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang selama ini diperjuangkan.
Masyarakat menyatakan melalui perwakilannya di pertemuan tersebut mengapresiasi atas tanggapan Pemerintah apa yang menjadi keluhan aduan masyarakat sehingga keputusan tersebut dikeluarkan, Namun, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Sintang segera merealisasikan pembagian 30 persen lahan yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) (PT SNIP)Satya Nusa Indah Perkasa,(Di serahkan Secara Putus Atas pengelolaan Atau Penguasaan Kebun Tersebut), dalam kurun waktu sampai bulan Desember 2026
”Sedangkan untuk lahan yang berada di luar HGU PT SNIP, masyarakat dari tiga desa tersebut meminta agar dikembalikan kepada masyarakat paling lambat sampai bulan Desember 2026,juga.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pertemuan berakhir dalam suasana kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian.
(Budi).
